Follow
DPR Rapat dengan Mahfud soal Transaksi Rp349 T: Kalau Tak Selesai, Gunakan Pansus
Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD, untuk membongkar dana janggal Rp349 triliun. Transaksi janggal itu terjadi di Kementerian Keuangan.
"Mungkin beliau nanti akan membuka semua, karena perintah presiden kan untuk membuka semua," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Namun, jika rapat hari ini tidak menemukan titik temu, Komisi III DRP RI akan langsung membentuk panitia khusus (pansus). Lewat pansus ini DPR akan membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp349 triliun.
-
Kenapa Sahroni meminta audit forensik? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
-
Apa permintaan Ahmad Sahroni terkait kasus ini? Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta, agar pihak kepolisian segera menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana.
-
Apa permintaan Sahroni ke PPATK? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
-
Mengapa Sahroni mendesak polisi menangkap pelaku? 'Ini parah, makin hari aksi pencurian makin keji dan brutal. Karenanya, saya minta Polres Jakut segera cari dan tangkap pelaku. Karena dia (pelaku) harus segera mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pastikan dihukum berat.'
-
Apa yang dikritik Sahroni tentang KPU? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
-
Bagaimana cara Sahroni meminta Polres Jakut untuk bertindak? 'Ini parah, makin hari aksi pencurian makin keji dan brutal. Karenanya, saya minta Polres Jakut segera cari dan tangkap pelaku. Karena dia (pelaku) harus segera mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pastikan dihukum berat.'
"Makanya hari ini tidak selesai dan tidak sampai titik temu maka kita mau gunakan haknya kita untuk pansus," tegasnya.
Sahroni mengatakan, persoalan dana janggal tersebut sudah menjadi perbincangan publik. Sehingga, harus diselesaikan dan diungkapkan secara transparan.
"Kita akan sikap di rapat sore hari ini. Sepertinya kalau enggak tuntas kita mau pansus. Itu risiko keterbukaan publik, inilah keterbukaan secara transparan ke masyarakat," imbuh Sahroni.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tiba di DPR RI untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI.
Berdasarkan pantauan merdeka.com, Mahfud MD tiba pukul 14.46 WIB. Dengan mengenakan jas hitam, celana hitam, Mahfud bergegas memasuki ruang rapat.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penanganan transaksi janggal di Kemenku dilakukan KPK, Polri dan Kejaksaan
Baca Selengkapnya
Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap mantan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) terkait dugaan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Hak interpelasi itu, terkait adanya dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota Densus 88 yang ditangkap harus diinterogasi secara terbuka agar diketahui apa masalahnya.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR menggelar rapat dengan KPK dan PPATK.
Baca Selengkapnya
Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya